Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung menggelar pertemuan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Temanggung pada Rabu (6/8/2025), bertempat di Kantor Diskominfo. Kegiatan ini membahas rancangan kerja sama antara kedua lembaga, khususnya dalam penguatan layanan informasi publik dan pemutakhiran data pemilih.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Temanggung Henry Sofyan Rois, menyampaikan pentingnya sinergi antara KPU dan Diskominfo dalam mendukung keterbukaan informasi serta kelancaran tahapan pemilu dan pilkada.
“Kami menyadari bahwa transparansi informasi dan pemutakhiran data pemilih membutuhkan dukungan lintas sektor. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memperlancar proses teknis, tetapi juga memberikan kepastian dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat,” ungkap Henry.
Henry juga menjelaskan bahwa KPU Temanggung saat ini sedang melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala setiap tiga bulan, sesuai amanat Undang-Undang. Namun demikian, data-data terkait seperti penduduk yang meninggal dunia, pindah domisili, atau perubahan status pekerjaan sipil dan militer masih membutuhkan akses lintas instansi.
“Kami berharap data-data seperti angka kematian, perubahan status pekerjaan, maupun perpindahan domisili bisa didukung dari sumber data yang tersedia di Pemkab Temanggung, khususnya melalui Diskominfo. Ini akan sangat membantu validasi data pemilih,” lanjutnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, Gotri Wijianto, menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan komitmen Diskominfo dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu melalui dukungan teknologi informasi dan penyebaran informasi publik yang kredibel.
“Kami siap mendukung KPU Temanggung dalam hal infrastruktur informasi, seperti pemanfaatan kanal Videotron, media sosial resmi pemerintah, serta penyediaan data yang dibutuhkan untuk pemutakhiran data pemilih. Sinergi ini penting untuk memastikan masyarakat menerima informasi yang valid dan tepat waktu,” ujar Gotri.
Ia juga menambahkan bahwa Diskominfo membuka ruang kolaborasi lebih luas, termasuk dalam pelatihan konten kreatif dan produksi informasi publik, untuk mendukung literasi demokrasi di masyarakat.
Pertemuan diakhiri dengan penyampaian draft awal nota kesepahaman kerja sama, yang selanjutnya akan difinalisasi dan diproses sesuai mekanisme kelembagaan.(*)
